Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh Brimob Polda Jabar dalam menyelesaikan kasus perceraian. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif  yang analisisnya dilakukan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan praktek lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksaan proses mediasi ini menggunakan saluran hirarki yakni sesuai urutan tingkatan atau jenjang jabatan serta diberikan tiga kali kesempatan untuk melaksanakan sidang mediasi yang setiap tahapannya terdapat jeda waktu tiga bulan. Kegagalan mediasi dikarenakan tidak adanya keinginan dari kedua pihak untuk memperbaiki, penghambat dikarenakan kurangnya fasilitas sarana  prasarana yang memadai dan faktor pendukung dipengaruhi dengan adanya Perkap No. 9 Tahun 2010 telah mengatur perihal nikah,talak,cerai dan rujuk. Dengan menggunakan konseling keluarga tingkat keberhasilan mediasi dapat menunjukan hasil yang lebih optimal, banyak pasangan memilih untuk rujuk kembali.


This paper aims to find out the mediation process carried out by the West Java Police Mobile Brigade in resolving divorce cases. The research method uses descriptive methods whose analysis is done qualitatively. Data collection techniques carried out by observation, interviews, and field practice. The results showed that the implementation of the mediation process uses a hierarchical channel that is in the order of the level or level of position and is allowed three times to carry out a mediation session at each stage there is a three-month interval. The mediation failure was due to the lack of willingness from both parties to improve, the obstacle was due to the lack of adequate infrastructure and the supporting factors were influenced by Perkap No. 9 of 2010 has arranged regarding marriage, divorce, divorce, and reconciliation. By using family counseling the mediation success rate can show more optimal results, many couples choose to reconcile.